Harapan Pelaku Usaha Properti Kepada Pemerintahan Baru

Hasil Sidang MK 27 Juni 2019 lalu menolak permohonan penantang petahana. Ini berarti Bapak Jokowi dan Kyai Ma’ruf bakal menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2019 hingga 2024. Berbagai harapan dicurahkan kepada beliau berdua, termasuk harapan dari pelaku usaha properti kepada pemerintahan baru mereka.

Kami menanyakan kepada beberapa pelaku usaha properti tentang apa saja harapan mereka kepada pemerintahan baru yang akan bekerja setelah tanggal pelantikan 20 Oktober 2019. Simak yuk.

BACA JUGA : Pasca sidang MK, Bagaimana Proyeksi Properti ke Depannya?

Pinpin Bahtiar, Founder ECI (Entrepreneur Club Indonesia) yang juga pelaku usaha properti, berharap agar pemerintah masuk sepenuhnya ke industri ini (properti).

“Guna menjadi daya distribusi kesejahteraan melalui sektor properti atau perumahan rakyat tetapi kalaupun pemerintah masih melepas kemekanisme pasar maka pengembangan bunga murah non FLPP akan membantu masyarakat yang butuh rumah.”, lanjutnya.

Lain halnya Sari Ningsih, pelaku usaha properti yang menuliskan kisahnya pada buku Perempuan Bisa Bisnis Properti ini menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat menyelesaikan proyek infrastruktur tepat waktu untuk mendukung pertumbuhan harga property.

BACA JUGA : Sejarah Awal Desain Interior Minimalis

Selain itu, ia menambahkan harapan untuk pemerintah selanjutnya membuat birokrasi yang lebih transparan terkait perijinan agar tidak ada lagi biaya siluman yang itu akan menghambat proses penyelesaian proyek-proyek property. Seperti masalah pemecahan sertifikat maupun ijin mendirikan bangunan.

Senada dengan Sari Ningsih, Tonny Wibowo yang berusaha properti di Tuban memiliki harapan agar benar-benar membersihkan BPN dan dinas-dinas perijinan dari oknum yg suka pungli. Lewat depan tetap cepat. Memberi stimulus lebih kepada masyarakat supaya mau beli rumah dengan KPR. Baik dengan suku bunga rendah atau dengan yang lain. Memastikan semua proses perijinan cepat, baik yang FLPP (perumahan Fasilitas Likuiditas  Pembiayaan Perumahan) maupun rumah komersil dan biaya transparan.

BACA JUGA : Cara Simpel Bikin Dinding Yang Instagramable

Kepastian segala aspek perijinan hal waktu dan biaya serta sistem yang jelas menjadi harapan dari Dominicus Sugiyanto yang saat ini sedang mengembangkan lahan perumahan di Semarang.

Toni Praditya pengembang properti dari Jogja memberikan harapan yang sama supaya pemerintah mempermudah perijinan dan supaya mendapat prioritas di pemerintahan tentang usaha properti.

Sedangkan Ahada Aqid pelaku usaha properti di Tuban, Malang, Cirebon sekaligus pengurus APSI (Asosiasi Property Syariah Indonesia wilayah Jawa Timur menyoroti hal pembiayaan dan berharap kepada pemerintahan baru agar konsisten terkait harapan dengan realita  terkait proyek 1juta rumah dengan kuota realisasi dari lembaga pembiayaan penyedia FLPP.

Kalau harapan Anda kepada pemerintahan baru apa? Jawab di komentar ya.

Ikuti perkembangan terbaru Info Terupdate seputar Properti hanya di reginarealty.co.id

Klik di sini