Wow! Pemprov DKI Gratiskan PBB Hingga 2,7T

Pada sebuah kesempataan acara Jakarta Melayu Festival di Ancol, Rabu, 17 Agustus 2022, Gubernur Anies Baswedan menyampaikan bahwa semua rumah di Jakarta dengan nilai NJOP di bahwa Rp 2 miliar maka PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) nya dinolkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 23/2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

Efeknya adalah 85 persen rumah di Jakarta tidak dikenakan PBB. Sedangkan 15 persen lainnya, kata Anies, tetap harus membayar PBB dengan sejumlah ketentuan yang telah ditepakan Pemprov DKI.

Our Agents

Hendro Tjhuan

Average rating:  

 3 reviews

May 30, 2018

by Dimas on Blank Business Name

Thank To Mr Tjuan

Agent dengan layanan terbaik dan kemudahan proses transaksi yang pernah saya temui.
Terima Kasih Mr Tjuan

Karmelita

Average rating:  

 3 reviews

Dec 13, 2018

by Nicki Vanessa on Blank Business Name

Menolong kami

Jujur saya kecewa dengan agen sebelumnya karena beberapa kali saat ada calon pembeli mau lihat rumah saya, malah sering telat datang, akhirnya batal beli. Setelah bertemu Bu Karmel, jadwal bertemu dengan pembeli lebih mudah diatur dan akhirnya rumah saya bisa terjual.

Aan Suhanah

Average rating:  

 2 reviews

Jul 20, 2018

by Kikim on Blank Business Name

Responnya Cepat

Malem2 aku lagi browsing apartment, trs ada iklannya bu Aan. Langsung aku hubungin padahal ud malem gitu, tapi tetep direspon dengan baik dan cepat.
Sampe akhirnya aku jadi sewa apartmen itu, bu Aan juga bantu ngurusin dr awal sampe beres.

Euis yulistiani

Average rating:  

 2 reviews

Jul 20, 2018

by Shelly on Blank Business Name

Sangat Membantu

Mamaku lgi cari rumah di lebak bulus, temen ku blg ada kenalan agen properti yg bisa bantu cari rumah, akhirnya aku di ksh no telp bu Euis.
ngga lama aku hubungin trs ceritain deh aku lagi cari rumah, kebetulan bu Euis punya listingnya.
Mama ku suka, dan harganya jg cocok. Bu Euis jg bantu ngurusin aku dr awal smp selesai.

Previous Next

Disampaikan oleh Anies bahwa pembebasan pajak ini telah melalui banyak pertimbangan, di antaranya kebutuhan dasar manusia yang dinilai tidak perlu dikenakan pajak.

Dikutip dari berbagai sumber, Anies menyampaikan “ Ada kebutuhan dasar hidup manusia yang tak boleh dipajaki, tanah ukuran 60 meter persegi itu kebutuhan minimum untuk bisa hidup. Bangunan minimum 36 meter persegi, tidak perlu dipajaki karena itu hak dasar untuk hidup.”

Pembebasan PBB ini sebagai salah satu bentuk dari keadilan sosial dalam menyusun kebijakan karena harga tanah di ibu kota tergolong sangt mahal dan pemerintah tidak berharap menambah beban bagi penduduk.

“Tanpa kita sadari pemerintah yang selalu mengatakan keadilan sosial di dalam upacaranya, memiliki aturan tentang pajak tanah dan bangunan yang bisa diartikan sebagai kami meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan PBB,” kata Gubernur yang lahir pada 7 Mei 1969 ini.

Ungkapan tersebut di atas seolah-olah adalah bahasa halus atau bahasa sopan yang digunakan pemerintah untuk mengusir. Bahasa yang sopan untuk mengatakan bahwa pemerintah akan mengosongkan Jakarta dari penduduk yang tidak mampu membayar pajak. Maka keputusan untuk meng-nol-kan PBB adalah upaya pemerintah DKI menerapkan keadilan sosial. Pemerintah Jakarta merubahnya setelah bertahun-tahun

Dengan kebijakan ini, Pemerintah DKI Jakarta membebaskan sekitar Rp 2,7 triliun total penerimaan PBB yang sebelumya biasa diterima pemerintah. Jumlah tersebut dibebaskan dari kurang lebih 1,2 juta unit rumah yang ada di wilayah DKI Jakarta.

—

Diolah dari berbagai sumber.

Article

Temukan Hot Buyers Anda bersama kami di : >>https://t.co/UzgoSitdSx?amp=1<<

Ikuti perkembangan terbaru Info Terupdate seputar Properti hanya di reginarealty.co.id

Klik di sini