PR Pemerintahan Baru, Backlog Rumah Masih 12,7 Juta Unit
Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk membentuk kembali Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Langkah ini bertujuan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus dan efektif, mengingat kompleksitas masalah perumahan nasional.
Article
Syarat Calon Menteri Perumahan
Namun, pengamat properti, Syarifah Syaukat, menekankan bahwa perumahan merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan sosok menteri yang benar-benar memahami kebijakan historis dan mampu menghadirkan perubahan konkret, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Associate Director Leads Property, Martin Samuel Hutapea, menyatakan bahwa menteri perumahan yang ditunjuk harus memahami prioritas perumahan, seperti populasi, daya beli, lokasi kerja, karakteristik lokasi, serta ketersediaan lahan. Fokus utamanya harus pada mereka yang bekerja tetapi masih kesulitan mendapatkan hunian.
Backlog Masih 12,7 Juta Rumah
Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, masalah ketersediaan rumah masih tinggi, dengan backlog perumahan mencapai 12,7 juta pada tahun 2023. Backlog ini mencerminkan ketimpangan antara jumlah rumah yang terbangun dan jumlah yang dibutuhkan.
Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa backlog rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta. Namun, angka ini dianggap indikatif karena metode survei yang digunakan.
Recently Listed Properties
Tanggapan Ketua Umum REI
Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada data terbaru mengenai backlog. Angka backlog pada tahun 2023 kembali ke 12,7 juta, meskipun sempat turun menjadi 9,9 juta pada awal tahun 2022.
Pada masa awal pemerintahan Jokowi, backlog mencapai sekitar 13 juta, dan penurunan ini berjalan lambat karena berbagai kendala.
Pertama, alokasi anggaran yang minim, hanya sekitar 0,6% dari APBN untuk sektor perumahan. Program Sejuta Rumah, yang diluncurkan oleh Jokowi untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi MBR, juga masih menghadapi masalah kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang rendah. Pada Agustus 2024, kuota ini hanya 166.000 dan kemudian ditingkatkan menjadi 200.000.
Kendala lainnya termasuk regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Joko menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif untuk mempercepat pembangunan perumahan, seperti kemudahan perizinan dan insentif pajak.
Selain itu, sektor properti perlu dijadikan program stabilisasi nasional untuk memperkuat perekonomian.
Terakhir, Joko menyoroti pentingnya pembentukan Kementerian Perumahan yang berdiri sendiri, karena perumahan merupakan isu yang sangat kompleks dan membutuhkan penanganan khusus. Dengan terpisahnya Kementerian Perumahan, diharapkan masalah backlog dan krisis perumahan dapat diselesaikan lebih optimal.
Our Agents
Jujur saya kecewa dengan agen sebelumnya karena beberapa kali saat ada calon pembeli mau lihat rumah saya, malah sering telat datang, akhirnya batal beli. Setelah bertemu Bu Karmel, jadwal bertemu dengan pembeli lebih mudah diatur dan akhirnya rumah saya bisa terjual.
Mamaku lgi cari rumah di lebak bulus, temen ku blg ada kenalan agen properti yg bisa bantu cari rumah, akhirnya aku di ksh no telp bu Euis.
ngga lama aku hubungin trs ceritain deh aku lagi cari rumah, kebetulan bu Euis punya listingnya.
Mama ku suka, dan harganya jg cocok. Bu Euis jg bantu ngurusin aku dr awal smp selesai.
Temukan Hot Buyers Anda bersama kami di : >>https://t.co/UzgoSitdSx?amp=1<<
Sumber:
- https://www.kompas.com/properti/read/2024/09/11/140000421/menteri-perumahan-harus-punya-konsep-atasi-backlog-rumah
- https://www.detik.com/properti/berita/d-7535537/di-akhir-masa-jabatan-jokowi-backlog-rumah-masih-12-7-juta-unit
37964Like
