Harapan Menteri PKP Pada PPN DTP 2025 dan Potensi Tantangannya
Pemerintah Indonesia memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan hingga 2025 mendatang. Kebijakan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, walaupun per 1 Januari 2025 nanti tarif PPN baru sebesar 12 persen mulai diberlakukan yang tentunya akan menjadi sebuah tantangan baru tersendiri.
Article
Dampak Insentif pada Ekonomi dan Industri
Maruarar Sirait selaku Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengaku yakin dengan perpanjangan PPN DTP akan memberikan dampak positif pada perekonomian. Sektor perumahan, yang terhubung dengan ratusan industri lain seperti cat, kayu, dan semen, menjadi pendorong ekonomi penting.
Diskon PPN 100 persen berlaku untuk pembelian rumah hingga Rp 2 miliar pada Januari-Juni 2025. Untuk rumah Rp 2-5 miliar, PPN ditanggung pemerintah untuk Rp 2 miliar pertama, sisanya dikenakan tarif normal. Pada Juli-Desember 2025, insentif ini berkurang menjadi 50 persen dari Rp 2 miliar pertama.
Menurut Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, anggaran insentif PPN DTP 2025 ini mencapai Rp 2,1 triliun. Kebijakan ini diharapkan menciptakan lapangan kerja sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Tantangan Tarif Baru PPN 12 Persen
Namun, perlu diketahui bahwa tarif PPN 12 persen yang mulai berlaku pada tahun depan akan menjadi tantangan besar, terutama untuk properti non-subsidi.
Bambang Ekajaya selaku Wakil Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), menilai bahwa kebijakan ini memberatkan, khususnya karena insentif PPN DTP hanya berlaku untuk properti siap huni (ready stock), yang jumlahnya hanya sekitar 5 persen dari total transaksi.
Mayoritas properti yang dipasarkan berupa rumah indent, yang tidak mendapatkan manfaat insentif ini. Bambang menyarankan agar insentif juga diberikan untuk rumah indent dengan skema lebih kecil, misalnya separuh dari insentif properti siap huni, guna meringankan beban pembeli sekaligus mendukung pengembang kecil dan menengah.
Recently Listed Properties
Potensi Dampak Kebijakan
Diharapkan dengan kebijakan perpanjangan PPN DTP ini dapat menjaga sektor perumahan sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi pada 2025. Meski begitu, evaluasi menyeluruh diperlukan agar manfaat kebijakan ini dirasakan secara luas oleh masyarakat menengah-bawah dan tidak hanya menguntungkan pengembang besar.
Insentif ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memitigasi dampak tarif PPN yang mengalami peningkatan. Tetapi, perhatian khusus harus diberikan agar kebijakan ini tidak menjadi beban tambahan bagi industri properti di tengah perubahan regulasi pajak yang signifikan.
Our Agents
Temukan Hot Buyers Anda bersama kami di : >>https://t.co/UzgoSitdSx?amp=1<<
Sumber Kompas.com, TribunNews.com dan dari sumber lainnya
39756Like