Menatap Prospek Sektor Properti Di Era Pemerintahan Baru Prabowo
Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 kemarin. Isu sektor properti menjadi perhatian utama dalam pemerintahan baru, mengingat potensi besar sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlepas dari tantangan deflasi yang sempat menghambat penjualan, pemerintahan baru menargetkan sektor properti sebagai motor penggerak ekonomi nasional, dengan ambisi mencapai pertumbuhan ekonomi 8% per tahun.
Article
Sektor Properti Bakal Menopang Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, menjelaskan bahwa strategi pertumbuhan ekonomi yang diusung Prabowo akan mengandalkan percepatan pembangunan properti. Dengan lebih dari 185 industri yang terkait dengan sektor ini, properti dinilai memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang luas, serupa dengan yang terjadi di Tiongkok. Hashim mencontohkan kesuksesan Tiongkok di bawah Deng Xiaoping yang mengangkat ekonomi negara melalui sektor perumahan.
Program Pembangunan 3 Juta Rumah
Pemerintah berencana membangun 3 juta rumah dalam lima tahun, termasuk 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di perkotaan. Pembangunan ini juga dimaksudkan untuk mengatasi masalah backlog perumahan dan rumah tidak layak huni, sekaligus berkontribusi dalam pengentasan stunting.
Program ini diharapkan dapat menciptakan 16 juta rumah dalam lima tahun dengan melibatkan kontraktor kecil, UMKM, dan koperasi. Selain itu, pemerintah juga terbuka untuk melibatkan pengembang internasional dalam proyek apartemen murah di perkotaan.
Recently Listed Properties
Bebas PPN dan BPHTB
Dalam mendukung pertumbuhan sektor properti, Prabowo berencana untuk sementara membebaskan pajak pembelian rumah seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pajak tersebut akan dihapus untuk 1 hingga 3 tahun pertama pemerintahan, dengan tujuan meringankan beban pembeli rumah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Meskipun langkah ini akan mengurangi penerimaan negara, Hashim yakin pendapatan dapat diperoleh dari sumber pajak lain seperti kontraktor dan sektor terkait.
Kementerian Perumahan Terpisah dari Kementerian PUPR
Prabowo memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua entitas terpisah untuk meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur dan properti. Pemisahan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam proyek-proyek besar yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Maruara Sirait ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait. Sedangkan Fahri Hamzah ditunjuk sebagai Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk Menteri Pekerjaan Umum, Prabowo menunjuk Raden Dodi Hanggodo, sedangkan untuk Wakil MenteriPekerjaan Umum adalah Diana Kusumastuti.
Cicilan KPR hingga 40 Tahun
Program KPR dengan tenor hingga 40 tahun juga ditawarkan sebagai solusi perumahan jangka panjang. Pada sumber berita lainnya, dikabarkan bahwa cicilan KPR direncanakan hingga 30 tahun. Dengan cicilan mulai dari Rp 300 ribu per bulan, program ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan biaya lebih terjangkau.
Namun, para ahli keuangan memperingatkan risiko ketergantungan finansial jangka panjang serta potensi kredit macet jika program ini tidak didukung oleh sistem asuransi yang memadai.
Indeks Harga Saham Properti Melonjak Pasca Kemenangan Prabowo-Gibran
Pasca kemenangan Prabowo-Gibran, indeks saham properti di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, mencerminkan optimisme pasar terhadap masa depan sektor properti di bawah pemerintahan baru. Kebijakan pembangunan infrastruktur dan perumahan massal yang diusung pemerintahan ini diprediksi akan membawa dampak positif jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja sektor properti.
Our Agents
Temukan Hot Buyers Anda bersama kami di : >>https://t.co/UzgoSitdSx?amp=1<<
Sumber: Berbagai sumber
38591Like