5 Fakta Terbaru Terkait Pagar Laut Viral di Tangerang
Pagar laut yang membentang dari Desa Muncung hingga Pakuhaji, Tangerang, Banten, sepanjang 30,16 kilometer menjadi perhatian publik. Keberadaannya menuai polemik karena tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Struktur pagar laut ini dibangun menggunakan material bambu setinggi sekitar enam meter, dilengkapi dengan paranet serta pemberat berupa karung pasir. Proses pembangunannya diketahui telah dimulai sejak Juli 2024, tetapi baru menarik perhatian luas dan menjadi viral pada Januari 2025.
Article
HGB Pagar Laut Dinyatakan Ilegal
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lokasi pagar laut ilegal. Menurutnya, wilayah laut merupakan milik publik sehingga penerbitan sertifikat HGB di area ini bertentangan dengan hukum.
Investigasi ATR/BPN Soal Sertifikat HGB
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyelidiki penerbitan 263 sertifikat HGB di lokasi pagar laut. Dari jumlah tersebut, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang milik perseorangan, dan 17 bidang lainnya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). Jika terbukti bahwa sertifikat tersebut berada di luar garis pantai, evaluasi dan peninjauan ulang akan dilakukan.
Recently Listed Properties
Tujuan Pembangunan Pagar Laut
Menteri Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut ini dirancang untuk reklamasi alami, yaitu mempercepat pendangkalan laut sehingga tanah naik ke permukaan. Namun, ia menegaskan kembali bahwa penerbitan sertifikat di wilayah laut adalah ilegal.
Pembongkaran Pagar Laut oleh KKP dan TNI AL
Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut akan membongkar pagar laut ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pembongkaran dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 22 Januari 2025, guna mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai wilayah milik umum.
Pemilik Sertifikat HGB di Pagar Laut
Dari hasil penelusuran, sertifikat HGB di pagar laut tersebut dimiliki oleh beberapa pihak. PT Intan Agung Makmur memiliki 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa 20 bidang, dan 9 bidang lainnya atas nama perseorangan. Selain itu, terdapat 17 bidang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar di kawasan tersebut.
Kasus ini menyoroti persoalan perizinan dan pengelolaan kawasan laut yang semestinya menjadi milik publik. Investigasi lebih lanjut oleh ATR/BPN dan KKP diharapkan memberikan kejelasan serta solusi untuk menyelesaikan polemik ini secara tuntas.
Our Agents
Jujur saya kecewa dengan agen sebelumnya karena beberapa kali saat ada calon pembeli mau lihat rumah saya, malah sering telat datang, akhirnya batal beli. Setelah bertemu Bu Karmel, jadwal bertemu dengan pembeli lebih mudah diatur dan akhirnya rumah saya bisa terjual.
Mamaku lgi cari rumah di lebak bulus, temen ku blg ada kenalan agen properti yg bisa bantu cari rumah, akhirnya aku di ksh no telp bu Euis.
ngga lama aku hubungin trs ceritain deh aku lagi cari rumah, kebetulan bu Euis punya listingnya.
Mama ku suka, dan harganya jg cocok. Bu Euis jg bantu ngurusin aku dr awal smp selesai.
Temukan Hot Buyers Anda bersama kami di : >>https://t.co/UzgoSitdSx?amp=1<<
Sumber: Kompas.com, CNNIndonesia.com, Detik.com, Merdeka.com dan sumber lainnya
40413Like
